Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menegaskan bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas layanan uang elektronik, termasuk QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), bukanlah hal baru. Kebijakan ini mengacu pada UU PPN Nomor 8 Tahun 1983 yang berlaku sejak 1 Juli 1984. Dengan perubahan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan …